Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan serial Kuliah Umum bertajuk “Pembiayaan Kebijakan Sosial: Antara Politik Anggaran dan Pertimbangan Teknokratis” untuk Mata Kuliah Kebijakan Sosial: Konsep dan Isu pada Jumat (23/9). Kuliah umum yang dihadiri oleh 54 peserta melalui platform zoom dan live streaming Youtube Channel Sosiologi S2 ini menghadirkan pembicara, yakni Putut Hari Satyaka, S.E., M.P.P. selaku Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Prof. Dr. Suharko dan Dr. M. Falikul Isbah, G.D.Soc., M.A. juga turut hadir dalam kuliah umum ini.
Kuliah umum diawali dengan kata sambutan dari Falikul Isbah selaku Koordinator Program Studi S2 Double Degree Departemen Sosiologi UGM. “Dalam mata kuliah ini kita akan belajar tentang teori, konsep, strategi dan desain tentang kebijakan sosial,” jelas Falik. Ia menambahkan bahwa salah satu elemen penting dalam mempelajari kebijakan sosial adalah pembiayaan. Karena itu akan sangat bagus jika mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan secara langsung dari policy maker pada aspek pembiayaan kebijakan sosial.
Prof. Dr. Suharko, Ketua Departemen Sosiologi UGM, juga memberikan sambutannya terhadap serial kuliah ini. Suharko mengaitkan dengan riuhnya konteks isu kenaikan BBM atau dalam bahasa teknis yakni Pengalihan Subsidi BBM. “Saya kira akan sangat menarik apabila Pak Putut berkenan menjawab berbagai pertanyaan publik dan menjelaskan strategi pemerintah dalam pengalokasian APBN untuk beragam permasalahan sosial,” tambah Suharko.
Dalam penjabarannya, beberapa poin penting disampaikan oleh Putut Satyaka dari serial kuliah tamu ini. First, fungsi alokasi APBN. Fungsinya diantaranya yakni otorisasi, perencanaan, alokasi, distribusi, pengawasan, dan stabilisasi. Second, siklus penyusunan APBN. Third, Mandatory Spending dan Fiscal Rule dalam Penyusunan APBN. Dimulai pada pemaparan pada tahun 2020 melalui Extraordinary Policy untuk menyelamatkan kehidupan bangsa dan Reopening Policy sebagai komitmen untuk dapat mengatasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Dilanjut dengan kebijakan fiskal tahun 2021-2022 melalui Recovery and Reform Policy, yaitu penguatan daya ungkit recovery dan reformasi penguatan fondasi. Terakhir, pada 2023, kebijakan Fiscal Consolidation atau konsolidasi fiskal bertahap yang disertai reformasi. “Tetapi sebenarnya 2022 ini kita sudah masuk ke Fiscal Consolidation karena kita sudah masuk dalam defisit kembali maksimal 3 persen,” tambah Putut. Keempat, pemberian Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat dengan alokasi anggaran tahun 2022 yakni sebesar Rp. 431,5 T.
Melengkapi sesi kuliah umum ini, beberapa pertanyaan diajukan kepada Putut, dengan fokus utama pada isu pengurangan subsidi BBM dan efeknya pada kapasitas kelas menengah dan miskin di Indonesia. Putut memaparkan bahwa dalam berbagai jenis bantuan di Indonesia, salah satu yang relatif besar ada pada Kelompok Penerima Manfaat yakni untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan rata-rata penerima di level 4-7 kategori kelas menengah ke bawah. Ia menambahkan bahwa kelas menengah juga banyak menikmati pada fasilitas pemerintah yakni BPJS. “BPJS ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Tentunya harus dipahami bahwa kelas menengah juga banyak menikmati,” ujar Putut.
Di akhir sesi, Falik mewakili peserta dan Departemen Sosiologi mengucapkan terima kasih kepada Putut mewakili Kementerian Keuangan sebagai narasumber dalam serial kuliah tamu ini. “Kelas yang sangat menyenangkan, insightful dan pasti banyak ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini,” tutupnya.
(Selengkapnya dapat diakses melalui Channel Youtube Sosiologi S2 atau pranala berikut ini:
Penulis: Kartika Situmorang
English 
Indonesian