Yogyakarta, 25 Januari 2023-Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) melakukan penandatanganan nota kesepakatan tentang Kerja Sama Program Revolusi Mental dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Penandatanganan nota kesepakatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Pimpinan UGM. Kegiatan dilanjutkan dengan Seminar Kick Off Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2023 dengan mengusung tema “Transformasi Kebijakan Perlindungan Sosial” yang berlangsung di Balai Senat UGM. Seminar ini dihadiri tidak hanya oleh perwakilan Kemenko PMK tetapi juga dihadiri oleh dosen dan mahasiswa UGM secara terbatas.
Selaras dengan tema seminar, Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp OG (K), Ph.D., menyampaikan bahwa kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah dan dibutuhkan upaya yang terpadu dan komprehensif untuk mengatasi situasi tersebut. “Yang penting adalah semangat pemberdayaan perlu kita evaluasi bersama. Kita semua berharap Indonesia lepas dari kemiskinan sehingga revolusi mental akan membentuk masyarakat saling peduli dan berintegritas” ujar Rektor UGM saat menyampaikan sambutan.
Dalam Pidato Kunci (keynote speech) oleh Menteri PMK yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Didik Suhardi, Ph.D., beliau menyampaikan “Kemiskinan menjadi faktor yang mengakibatkan masalah seperti stunting dan masalah sosial lainnya. Pemerintah sudah mengeluarkan bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan perlu kita selaraskan agar kebijakan yang satu dengan yang lain dapat saling berkolaborasi”. Ia berharap seminar yang dilaksanakan bisa menghasilkan rekomendasi strategis sebagai arah kebijakan dan menjadi kebijakan yang bisa dijalankan pemerintah baik sekarang maupun yang akan datang.
Seminar dilanjutkan dengan paparan temuan riset dan diskusi mengenai transformasi kebijakan perlindungan sosial. Paparan temuan riset yang disampaikan oleh Prof. John McCarthy dari Australian National University membahas mengenai bagaimana tantangan dari kebijakan perlindungan sosial di Indonesia dengan berbagai karakteristik wilayah dan latar belakang masyarakat Indonesia. Selanjutnya, masing-masing penanggap yang berasal dari ketiga universitas memberikan tanggapan atas paparan sebelumnya dengan dipandu oleh Dr. Fina Itriyati (Dosen Departemen Sosiologi UGM) sebagai moderator.
Dari diskusi ini, moderator memberikan kesimpulan bahwa bagi policymakers menjadi tantangan baru untuk dapat mengelaborasi kembali konteks lokal dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial agar dapat menjadi pengembangan kebijakan yang lebih luas. Upaya tersebut perlu untuk dilakukan agar tidak terjadi universalisasi dari kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia.